PEMALANG – Dinas Sosial (Dinsos) KBPP Kabupaten Pemalang melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) belum lama ini sukses menggelar Kegiatan Peningkatan Kapasitas Fasilitator Masyarakat. Acara yang berlangsung selama lima hari ini difokuskan pada penguatan peran fasilitator di lima desa replikasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA).
Lima desa yang menjadi lokasi kegiatan strategis ini adalah Desa Surajaya (Kecamatan Pemalang), Desa Kedungbanjar (Kecamatan Taman), Desa Tegalmlati (Kecamatan Petarukan), Desa Kelangdepok (Kecamatan Bodeh), dan Desa Beluk (Kecamatan Belik).
Peran Krusial Fasilitator dalam Mewujudkan Lingkungan Aman
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinsos KBPP, Mu’minun. Dalam sambutannya, Mu’minun menggarisbawahi betapa pentingnya peran fasilitator masyarakat dalam membangun lingkungan yang lebih ramah bagi perempuan dan anak.
“Saya berharap dengan adanya peningkatan kapasitas ini, masyarakat dapat lebih sadar dan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif bagi semua,” ujarnya, menekankan visi bersama untuk kesejahteraan di Pemalang.
Senada dengan Mu’minun, Kepala Bidang PPPA Dinsos KBPP, Triyatno Yuliharso, juga menyoroti pentingnya kolaborasi erat antara masyarakat dan pemerintah dalam upaya perlindungan perempuan dan anak. “Kegiatan ini bukan hanya sekadar pelatihan, tetapi juga upaya bersama dalam membangun sistem yang mendukung kesejahteraan perempuan dan anak,” tegas Triyatno, menunjukkan komitmen kuat terhadap program DRPPA.
Dukungan Penuh dari DPRD Pemalang
Para narasumber dalam kegiatan ini berasal dari perwakilan DPRD Kabupaten Pemalang, yang menunjukkan dukungan penuh legislatif terhadap inisiatif ini. Mereka adalah Ketua Komisi D Sri Hartati, Wakil Ketua Komisi D Nuryani, Sekretaris Komisi D Kasminto, serta Anggota Komisi D Irma Suryani W, Subandi Syuhada, Dwi Laksari, Rizaldi Rais, Zahindun AL, Adi Wirarso, Mokhamad Safi’I, dan Ma’mun Riyad.
Sri Hartati menekankan bahwa fasilitator masyarakat harus menjadi agen aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait perlindungan perempuan dan anak. “Kami di DPRD berkomitmen untuk terus memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada kesejahteraan perempuan dan anak, namun tanpa dukungan dari masyarakat, kebijakan tersebut tidak akan berjalan optimal,” jelas Sri Hartati, menyerukan sinergi.
Sementara itu, Nuryani menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak. “Perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga masyarakat luas. Oleh karena itu, peran fasilitator sangat strategis dalam mendukung program ini,” paparnya, menegaskan tanggung jawab kolektif.
Antusiasme Peserta dan Komitmen Pemerintah
Sepanjang kegiatan, para peserta menunjukkan antusiasme tinggi dengan aktif berdiskusi dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan penting kepada narasumber. Beberapa pertanyaan yang mencuat adalah mengenai langkah konkret masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan sekitar, serta bantuan atau program khusus dari pemerintah bagi korban kekerasan.
Narasumber memberikan jawaban komprehensif, sekaligus meyakinkan bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta anak.
Peserta kegiatan ini berasal dari berbagai unsur masyarakat, yang masing-masing desa diwakili oleh 5 perangkat desa, 5 kader PPA/PATBM, 5 relawan SAPA, 5 anggota Forum Anak, 5 kader PKK, 5 tokoh agama, 5 tokoh masyarakat, 5 anggota organisasi perempuan, dan 5 anggota Karang Taruna.
Kegiatan ini diselenggarakan dengan baik oleh panitia dari Bidang PPPA, yaitu Dede Nadiyanah (Penelaah Teknis Kebijakan), Anugrah Fitria Berliannanda (Pekerja Sosial), dan Haryono (Pelaksana).
Dengan terlaksananya peningkatan kapasitas ini, diharapkan para fasilitator masyarakat di desa-desa replikasi DRPPA dapat semakin berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang benar-benar ramah perempuan dan peduli anak, serta pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan sosial di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang.
