PEMALANG – Pemerintah Kabupaten Pemalang memperketat pengawasan proses penerimaan peserta didik baru agar berjalan jujur dan adil. Komitmen ini ditegaskan melalui penandatanganan Pakta Integritas Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SD dan SMP Tahun 2026 yang digelar di halaman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Pemalang, Rabu (03/06/2026).
Agenda krusial tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro. Sinergi ini juga diperkuat dengan keterlibatan jajaran penegak hukum dan birokrasi, yang ditandai oleh bubuhan tanda tangan dari Kapolres Pemalang, Kajari Pemalang, perwakilan Kodim 0711/Pemalang, perwakilan Plh Sekda, serta jajaran kepala OPD terkait.
Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, menyatakan bahwa pakta integritas ini merupakan bukti keseriusan seluruh elemen lintas sektoral di Pemalang dalam mematuhi regulasi nasional. Terlebih, pelaksanaan SPMB tahun ini juga berada di bawah pemantauan langsung dari Pemerintah Provinsi.
“Secara pribadi maupun jabatan, kami berkomitmen penuh agar SPMB Tahun 2026 berjalan objektif, transparan, dan akuntabel. Poin krusialnya adalah menegakkan aspek keadilan. Kita harus menutup celah segala bentuk manipulasi atau penyimpangan yang merugikan hak calon siswa,” tegas Bupati Anom.
Lebih lanjut, Bupati mengingatkan Dindikpora untuk masif melakukan sosialisasi aturan kepada masyarakat secara utuh. Menurutnya, kesimpangsiuran informasi di lapangan sering kali memicu salah paham dan asumsi negatif di tengah wali murid.
Di sisi lain, Kepala Dindikpora Kabupaten Pemalang, Supa’at, dalam laporannya menjelaskan bahwa gerakan moral ini sengaja diinisiasi untuk mensterilkan lingkungan sekolah dari praktik penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan (conflict of interest). Melalui sistem yang bersih, kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan di Pemalang diharapkan meningkat.
“Langkah bersama ini diambil demi memastikan setiap anak di Kabupaten Pemalang memegang hak dan kesempatan yang setara untuk mengenyam bangku sekolah melalui proses seleksi yang lurus,” jelas Supa’at.
Acara penandatanganan tersebut diikuti oleh sekitar 70 peserta. Mereka merupakan representasi dari unsur TNI, Polri, Kejaksaan, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP, Ikatan Kepala Sekolah (IKKS) SD, Koordinator Wilayah Kecamatan (KWK), K3S, hingga Kepala TK Pembina se-Kabupaten Pemalang.
