PEMALANG – Pemerintah Kabupaten Pemalang bergerak cepat merespons ancaman penurunan muka tanah (land subsidence) yang kian mengkhawatirkan di wilayah pesisir. Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, menerima audiensi tim Badan Otoritas Pengelola Pantura Jawa (BPOPPJ) untuk membahas percepatan pembangunan pengamanan pantai guna mengatasi banjir rob, Senin (6/4/2026).
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang Gadri Kantor Bupati tersebut, Anom memaparkan data mengejutkan mengenai kondisi geografis Pemalang. Sejak tahun 2017 hingga saat ini, pesisir Pemalang tercatat mengalami penurunan tanah hingga 160 sentimeter.
“Sampai hari ini, penurunan tanah yang terjadi kurang lebih antara 150 cm hingga 160 cm. Jadi per tahunnya sekitar 12 sentimeter,” ungkap Anom di hadapan delegasi BPOPPJ dan kepala OPD terkait.
Kondisi ini membuat ribuan warga di sepanjang garis pantai terus dibayangi banjir rob yang melumpuhkan aktivitas ekonomi. Bupati berharap kolaborasi ini menjadi titik balik kebangkitan ekonomi masyarakat pesisir.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Deputi Bidang Pengelolaan Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur BPOPPJ, Agus Andriyanto, menegaskan bahwa penanganan Pantura merupakan tindak lanjut langsung dari instruksi Presiden. Pihaknya telah menyiapkan beberapa skema infrastruktur untuk membentengi Pemalang dari terjangan air laut.
“Terdapat beberapa metode yang akan diterapkan, di antaranya pembangunan tanggul laut, penggunaan metode hibrida seperti hosogai, serta pendekatan berbasis alam atau nature-based solutions,” jelas Agus.
Selain tanggul, BPOPPJ juga merencanakan pembangunan danau retensi sebagai solusi teknis untuk menampung limpahan air. Menurut Agus, danau retensi dipilih karena lebih efisien dibandingkan pembebasan lahan daratan yang membutuhkan biaya sangat tinggi.
Kerja sama ini diharapkan tidak hanya sekadar membangun infrastruktur fisik, tetapi juga menyelamatkan masa depan ekonomi kawasan Pantura Jawa yang memiliki nilai strategis nasional.
