Pemalang, Jawa Tengah – Pemerintah Kabupaten Pemalang serius menggarap program peningkatan inklusi keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, usai menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Kamis, 19 Juni 2025 lalu.
Bupati Anom menekankan bahwa inklusi keuangan ini sangat penting agar pelaku UMKM di Pemalang memiliki akses yang lebih luas ke pasar dan sumber-sumber permodalan. “Ini penting bagi pelaku-pelaku UMKM untuk bisa mempunyai akses pasar dan juga akses keuangan,” ujar Anom.
Strategi Pemkab Pemalang
Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemkab Pemalang akan mengoordinasikan pelaksanaan TPAKD bersama Kepala Bagian Perekonomian dan Asisten Ekonomi Sekretariat Daerah. Langkah ini diambil untuk mengidentifikasi secara lebih spesifik kebutuhan-kebutuhan di Pemalang. Harapannya, TPAKD dapat membuka akses keuangan, pasar, dan berbagai peluang bagi UMKM lokal.
Dukungan dari Pemerintah Provinsi
Upaya Pemkab Pemalang ini juga mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, dalam pembukaan acara Rakorda, mengajak seluruh bupati dan walikota untuk memanfaatkan TPAKD dengan maksimal, terlebih karena di dalamnya terdapat himpunan bank milik negara yang siap mendukung. Taj Yasin juga menyoroti pentingnya memberikan peluang usaha kepada perempuan, pemuda, dan kaum minoritas seperti penyandang disabilitas.
Senada dengan Wakil Gubernur, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah, Agus Prasetyo, berharap kegiatan ini dapat mendorong kolaborasi yang lebih erat antara semua pihak untuk meningkatkan akses keuangan di daerah. Rakorda ini sendiri dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno, Deputi Komisioner Hubungan Internasional Anti Pencucian Uang, Pencegahan, Pendanaan Terorisme dan Daerah OJK, Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah, serta seluruh bupati dan walikota se-Jawa Tengah.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan lembaga keuangan, diharapkan inklusi keuangan di Kabupaten Pemalang dapat meningkat signifikan, memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya sektor UMKM.
