LMP News|Semarang, Jawa Tengah — Permasalahan banjir rob di wilayah pesisir Kabupaten Pemalang bagian timur semakin dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Bupati Pemalang Anom Widiyantoro menyebutkan bahwa saat ini masyarakat sangat menginginkan kehidupan bisa pulih seperti sediakala, terutama pada sektor ekonomi.
Dalam rapat koordinasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Permasalahan Banjir Rob Pantura bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Komite II DPD RI, Bupati Anom meminta bantuan kepada pemerintah pusat agar bisa bersinergi dalam mengatasi masalah tersebut.
Bupati Anom mengungkapkan bahwa masyarakat mengharapkan lingkungannya bisa kembali pulih seperti semula dan hal ini perlu effort bersama-sama. Menurutnya, kondisi tersebut tidak mungkin diatasi di level kabupaten dan mungkin juga provinsi. “Untuk mereduksi mungkin bisa, tapi untuk mengatasi secara keseluruhan tidak bisa karena abrasinya sudah sedemikian tinggi dan setiap hari masyarakat sudah mengalami rob sampai diatas lutut,” papar Bupati Anom.
Pemkab Pemalang telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi banjir rob, seperti membangun tanggul kandang jangkrik dari bambu, memberikan bantuan sosial, dan melaksanakan penanaman mangrove sebagai langkah untuk mengatasi abrasi laut. Namun, Bupati Anom berharap pemerintah pusat dapat membantu menyelesaikan masalah ini secara lebih luas.
Dampak banjir rob di Kabupaten Pemalang sangat signifikan, dengan lebih dari 1000 hektar lahan yang terkena dampak, termasuk tambak, pertanian, dan melati yang merupakan komoditas ekspor. “Masyarakat sudah ingin pulih untuk mendapatkan mata pencaharian seperti semula,” kata Bupati Anom.
Komite II DPD RI yang diwakili Abdul Kholik asal Jawa Tengah mengatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan kepada kementerian ataupun instansi terkait di tingkat pusat. “Dari pertemuan ini kami sudah menangkap sebagian (permasalahan) daerah yang tentu akan kami tindak lanjuti dengan mitra kami yaitu Pak Menteri dan juga Bapak Presiden,” ungkapnya.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi juga berharap Jawa Tengah dapat menjadi daerah prioritas dalam pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat. “Saat ini masyarakat kami teriak, mohon kami dikawal pak, kalau perlu kebijakan Bapak Presiden dan jika diijinkan, giant sea wall jangan dimulai dari Jakarta Pak, dari Brebes sampai ke wilayah kita (Jawa Tengah) Pak,” harapnya.
Rapat yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi tersebut merupakan rapat dalam rangka Kunjungan Kerja Komite II DPD RI di Jawa Tengah. Rakor tersebut juga dihadiri Kepala Balai Pelaksana Perumahan Jawa III Kementerian PKP, Kepala BPJN Jawa Tengah – DIY, Asisten Ekonomi Pembangunan Sekda Jateng, para Kepala OPD terkait Pemprov Jateng, dan juga para Kepala Daerah yang wilayahnya terkena rob seperti Bupati Demak, Bupati Pekalongan, Walikota Pekalongan, dan Walikota Semarang. (FP)
