PEMALANG – Penjualan dan pengedaran produk tembakau tanpa izin resmi tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga membawa konsekuensi hukum yang amat berat. Hal tersebut ditegaskan dalam kegiatan Sosialisasi Ketentuan Cukai dan Gempur Rokok Ilegal yang digelar di Gedung Sasana Bakti Praja Pemalang, Senin (10/8/2026).
Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Pemalang, Fadli Surahman, memaparkan bahwa payung hukum penindakan perkara di bidang cukai berlandaskan pada UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai, UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), serta PMK No. 237.
Fadli merincikan bahwa setiap pelaku usaha, baik pabrikan, penyimpan, maupun penjual eceran barang kena cukai yang beroperasi tanpa izin resmi dapat dijatuhi sanksi administratif berupa denda berikisar Rp20 juta hingga Rp200 juta.
“Tidak hanya sanksi administratif, bagi siapa saja yang menimbun, menyimpan, mengimpor, atau menjual barang kena cukai dari tindak pidana dapat dijerat pidana penjara paling singkat 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Selain itu, ada denda 2 hingga 10 kali lipat dari nilai cukai yang seharusnya dibayar,” imbau Fadli.
Sementara itu, Kasi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Tegal, Aflachul, menerangkan pentingnya peran Bea Cukai sebagai community protector selain fungsi utamanya mengumpulkan penerimaan negara (revenue collector).
“Sebagai pengayom masyarakat, kami wajib melindungi publik dari masuknya barang-barang berisiko dan tidak teregulasi secara legal. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan instansi penegak hukum menjadi landasan vital dalam menjaga stabilitas ini,” tandas Aflachul.

















